Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 Tentang Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Di Jalan Pintu Kecil Jakarta Barat
Abstract
The purpose of this study is to know and analyze the relation of the implementation of electronic parking. The indicators which used in this research are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research use the qualitative descriptive method with data collection based on interview, observation, and documentation. The results of this research are: Communication, in this case related to the socialization that conducted by the policy implementer to the society, based on the research result of the lacking understanding of the society related to the electronic parking policy, so that the society still use the method of payment using cash. Resources, in the implementation of electronic human resources parking policy (HR) is already well enough even there are parking officers who do not fulfill the task appropriate with the applicable standard operating procedures (SOP). Disposition, the attitude of the implementer in this parking management unit is well enough, as well as providing incentives to the parking officers in accordance with the provisions of employment. Bureaucratic Structure, in this case the coordination that conducted by the Parking Management Unit is well enough even there are still some staff or caretakers who do not understand well about the applicable standard operating procedures (SOP) and the regulations applicable in policy implementation. Furthermore, in the implementation of policy on Pintu Kecil Street West Jakarta, the parking management unit acts as an operator is because the Parking Management Unit does not cooperate to the third parties in the implementation of electronic parking policy on Pintu Kecil Street, West JakartaReferences
Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik, Jakarta. Yayasan Pancur Siwah
Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta.
Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono Teguh. 2002, Kebijakan Publik (Konsep dan Strategi),
Semarang, Universitas Diponogoro.
Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta Gajah Mada
University press.
Dunn, William N.2003.Analisis Kebijakan Publik edisi kedua. Yogyakarta, Gajah Mada
Universitas Press.
Edwards III, G.C. & Sharkansky, I. 1978. The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy,
San Francisco: W.H. Freeman and Company.
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, Yogyakarta, Gava Media.
Miro,fadel. 2012. Pengantar Sistem Transportasi, Jakarta, Erlangga.
Morlok,k Edward. 1988. Pengantar teknik dan perencanaan transportasi, Jakarta, PT Midas
Surya Grafindo.
Moleong, Lexy J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung, Remaja Rosdakarya Ofset.
Nugroho, Riant. 2014.Public Policy.Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Pontoh, Nia K, dan Kustiawan. 2009 Pengantar Perencanaan Perkotaan, Bandung, Institut
Teknologi Bandung.
Suprayogi, Yogi Sugandi. 2011. Administrasi Publik (Konsep dan Perkembangan Ilmu di
Indonesia), Yogyakarta, Graha Ilmu.
Wahab, Solihin Abdullah. 1991. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan
Negara. Jakarta, Bina Aksara.
Widodo, Joko. 2011. Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontro Birokrasi Pada Era
Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendekia, Surabaya.
Winarno, Budi. 2012. Teori Proses Dan Studi Kasus Kebijakan Publik, Jakarta, CAPS.
Peraturan Perundang -undangan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2011 Tentang Standar Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran di DKI Jakarta
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 181 Tahun 2012 tentang Standar
Pelayanan Minimal Unit Pengelola Perparkiran.
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 188 Tahun 2016 Tentang Tempat
Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah.