Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik

Evaluasi Kebijakan Aplikasi Sisumaker untuk Peningkatan Pelayanan Publik Tangerang Selatan

2025-08-20T05:01:13+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan implementasi aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar (SISUMAKER) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik dan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi non-partisipatif. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggabungkan kerangka evaluasi IPOO (Input-Process-Output-Outcome) dan model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SISUMAKER mampu memberikan efisiensi administratif, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan pada aspek kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan desain antarmuka pengguna. Sistem belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam alur birokrasi dan partisipasi masyarakat melalui fitur publik masih rendah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas SDM, peningkatan infrastruktur digital, penyempurnaan SOP, serta strategi komunikasi dan edukasi publik untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem. Dengan demikian, SISUMAKER memiliki potensi sebagai instrumen strategis dalam transformasi digital pelayanan publik apabila didukung oleh intervensi kebijakan yang adaptif dan partisipatif.

Pengaruh Faktor UTAUT Terhadap Niat Penggunaan Sistem Asmasda di DPD RI

2025-08-20T05:01:13+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh empat konstruk utama dalam model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) terhadap niat penggunaan Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMASDA) oleh staf ahli anggota DPD RI. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research melalui survei kepada 120 responden yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berbasis konstruk UTAUT dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harapan kinerja, harapan upaya, dan pengaruh sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan ASMASDA, sedangkan kondisi yang memfasilitasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Model ini menjelaskan sebesar 62% variasi dalam niat penggunaan sistem. Temuan ini mempertegas pentingnya persepsi manfaat dan kemudahan dalam mendorong adopsi teknologi informasi dalam organisasi legislatif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas aplikasi model UTAUT pada konteks kelembagaan legislatif di Indonesia, serta menawarkan implikasi praktis dalam pengembangan strategi adopsi sistem informasi yang responsif terhadap karakteristik pengguna birokrasi publik.

Pengaruh Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Analis Sarana Prasarana

2025-08-20T05:01:13+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koordinasi dan pengawasan terhadap kinerja pegawai pada jabatan Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kementerian Dalam Negeri. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain eksplanatori kausal untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen melalui data yang diperoleh dari seluruh populasi responden yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner tertutup, dan analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh simultan maupun parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, baik secara terpisah maupun bersama-sama. Koordinasi yang ditandai oleh komunikasi lintas unit dan sinkronisasi tugas terbukti meningkatkan efektivitas kerja, sedangkan pengawasan melalui monitoring rutin dan evaluasi berkala mampu meningkatkan akuntabilitas dan kedisiplinan kerja. Koefisien determinasi sebesar 61,1% mengindikasikan bahwa kombinasi kedua variabel memberikan kontribusi yang kuat terhadap pencapaian prestasi kerja pegawai. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi fungsi manajerial dalam mendorong efisiensi birokrasi dan kualitas layanan publik.

Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan Anambas

2025-08-20T05:01:13+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan menggunakan teori Gerston (2008) sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi pelayanan publik belum berjalan secara optimal. Meskipun pelaksana memahami arahan dan mampu menyederhanakan proses pelayanan dengan baik, infrastruktur teknologi yang tersedia masih sangat terbatas. Tidak tersedianya sistem digital dan basis data online menghambat transparansi dan efisiensi layanan. Selain itu, alokasi anggaran dari tim anggaran pemerintah daerah belum secara aktif mendukung pengembangan teknologi, pelatihan pegawai, serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya. Keterbatasan jumlah SDM juga menjadi hambatan utama, karena hanya sedikit personel yang terlibat langsung dalam pelaksanaan inovasi. Meskipun demikian, keterbukaan Dinas terhadap kritik dan saran publik menjadi faktor penting keberhasilan inovasi, sebagaimana dibuktikan dengan masuknya inovasi ini dalam Top 45 versi Kementerian PANRB. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 88,17% menunjukkan kualitas layanan “B”, yang merefleksikan tingkat kepuasan masyarakat yang relatif tinggi.

Implementasi Kebijakan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Deputi Kemenko PMK

2025-08-20T05:01:13+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi, hambatan, dan upaya perbaikan kebijakan organisasi serta tata kerja pada Sekretariat Deputi Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan namun belum optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi jumlah sumber daya manusia yang belum ideal (hanya 9 orang dari kebutuhan ideal 10), keterbatasan alokasi anggaran, serta infrastruktur teknologi yang belum memadai. Keterbatasan ini mempengaruhi efektivitas kerja dan responsivitas lembaga. Dalam mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa upaya perbaikan seperti pelatihan peningkatan kapasitas, revisi anggaran, inisiatif anggota membawa perangkat teknologi pribadi, serta dukungan langsung dari pimpinan dalam mendampingi pelaksanaan tugas sekretariat. Temuan ini menekankan pentingnya perencanaan SDM yang strategis, dukungan teknologi, serta keterlibatan aktif pimpinan dalam optimalisasi implementasi kebijakan organisasi di instansi pemerintahan. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam penguatan tata kelola birokrasi, khususnya dalam fungsi koordinasi bidang kesejahteraan sosial.